Indonesia Harus Bisa Beradapatasi dengan Industri 5.0


Kehadiran teknologi telekomunikasi 5G dan platform over-thetop digital besar memicu keberadaan industri 5.0. Kehadiran 5,0 industri yang awalnya diprediksi 20 tahun setelah era 4.0 ternyata tiba lebih cepat, yang hanya bertransisi sekitar 10 tahun.

Kondisi ini adalah tantangan juga untuk profesi hukum, seperti advokat, pengacara, konsultan hukum. Jika tidak segera menanggapi transformasi digital, profesi hukum akan kompetitif.

Demikian juga dengan profesi penegak hukum seperti hakim dan arbiter sama-sama diharuskan untuk dapat beradaptasi dengan pengembangan industri digital. Peringatan itu disampaikan oleh Ahli Transformasi Digital Prof. Dr. Ahmad M Ramli SH MH FCBarb di Studium Generale dan Intelligent Webinar ke Kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia dengan Pusat Studi Hukum Cyber ​​dan Transformasi Digital Padjadjaran Universitas di kampus Unpad, Senin (30/8). Kegiatan ini juga ditampilkan langsung di YouTube dan aplikasi zoom.

Studium Genereri adalah serta pidato ilmiah untuk menyambut Prof. Ahmad M Ramli sebagai profesor Unpad setelah 17 tahun bertindak sebagai eselon I di berbagai kementerian, dan akhirnya sebagai Direktur Jenderal Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan informasi.

Juga hadir di studium ini Generale, ketua MPR Bambang Soesatyo, Unpad Chancellor Prof. Rina Indiastuti, Direktur Jenderal Sdppi Kominfo Ismail, Dekan Fakultas Hukum Unpad Dr Idris dan speaker lainnya.

Ketua Republik Indonesia MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa transformasi digital adalah sesuatu yang telah dihadapi, dan tidak ada pilihan selain bersiap untuk terus menghadapinya sehingga tidak terganggu.

Menurut Bambang, Studium Generale yang mengambil tema dampak transformasi digital profesi pendidikan tinggi dan hukum, kata Bambang, sangat penting untuk digunakan sebagai referensi terkait kebijakan dan peraturan digital nasional dan pengembangan pendidikan hukum negara.

Sementara Prof. Ahmad M Ramli mengatakan, saat ini memasuki fase transisi yang meninggalkan Revolusi Industri ke-4. Karena dalam istilah nyata, ia menambahkan, revolusi industri 5 atau industri 5.0 telah dimulai. Ketika industri 4.0, semua menekankan revolusi digital dalam bentuk fisik cyber. Oleh karena itu, dalam revolusi industri ke-5, karakter penekanan lebih diarahkan dalam peran manusia sebagai pusat peradaban yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana kehidupan di berbagai bidang.

Dengan demikian industri 5.0 lebih menekankan tidak hanya mesin untuk hubungan alat berat dan efektivitas robot, tetapi juga manusia untuk mesin dan sebaliknya. Misalnya di Jepang, populasi akan didominasi oleh usia Mazhab Society 5.0, layanan teknologi digital ditujukan untuk layanan kesehatan canggih, serta peran mesin dalam memobilisasi infrastruktur publik, pemantauan fasilitas dan kereta kanal, terowongan bawah air.

Menurut Prof. Ahmad, Indonesia tidak memiliki pilihan lain kecuali melanjutkan pengembangan infrastruktur digital, membuat kebijakan dan peraturan yang mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi yang efisien dan progresif. Selain itu, kolaborasi digital lintas platform harus direalisasikan.

"Pemerintah juga perlu melanjutkan secara sistemik untuk melahirkan HR digital, menciptakan ekosistem digital," katanya dalam siaran pers yang diterima oleh Republika, Senin (30/8). Dalam telekomunikasi dan industri digital relatif tidak mungkin terjadi secara optimal tanpa kolaborasi dan berbagi digital.

Misalnya, industri telekomunikasi sebagai penyedia jaringan dan akses Internet harus simbiosis mutualistik dengan platform atas, keduanya bergerak dalam e-commerce, platform komunikasi, konferensi video, streaming, dan konten media sosial.

Covid-19 yang telah menyebabkan semua orang beralih ke perangkat digital juga, Papar Ahmad, telah memberikan pesan khusus untuk pentingnya penyelenggara dan platform telekomunikasi untuk mempertahankan Quali

Post a Comment

Previous Post Next Post